Cegah Korupsi Parpol Dibiayai Negara
Jakarta, Agung Post
Dalam upaya meminimalisasi korupsi pemerintah harus mengambil alih pembiayaan partai politik (parpol), kata Tokoh Pergerakan perubahan Nasional, Rizal Ramli.
"Praktik korupsi dari pusat hingga daerah semakin meluas karena demokrasi di negara kita sudah mengarah pada demokrasi kriminal. Segala sesuatunya diukur dengan uang. Para pemimpin akhirnya dicetak menjadi mesin pengumpul uang oleh masing-masing partai yang mengusungnya," tegasnya, di Denpasar, kemarin.
Dan lanjut Ramli, praktik-praktik demokrasi kriminal itu telah mengakibatkan, seseorang untuk maju menjadi calon bupati/wali kota dibutuhkan modal Rp5-10 miliar, sedangkan calon gubernur setidaknya harus menyediakan uang Rp50-500 miliar.
Ini semua sudah menjadi rahasia umum, akhirnya para kepala daerah ketika telah menjabat, tidak segan melakukan tindak korupsi untuk mempercepat balik modal dan membiayai parpolnya. Tindakan ini harus distop, jika tidak ingin semakin banyak keuangan negara yang dirugikan, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu.
Bila hal ini dibiarkan, maka lingkaran "setan" praktik korupsi di Indonesia akan menjadi bertambah panjang. "Saat ini saja, sekitar 30 persen bupati/wali kota di Indonesia dan 20 persen gubernur harus masuk penjara atas dugaan korupsi," cetus Ramli.
