Silatuhrahmi Pengurus PWI SS dan Anggota PWI OI Berjalan Santai dan Akrab

AGUNG POST    Desember 31, 2018    Comment   

Silatuhrahmi Pengurus PWI SS dan Anggota PWI OI Berjalan Santai dan Akrab

Silatuhrahmi  Penuh Keakraban Jon Heri dan Para Anggota PWI OI di Ogan Ilir. Senin, (31-12). Foto. Ist. 

BA'DAH Sholat Asyaar tadi sore. Senin,  (31-12) kawan-kawan yang tergabung di PWI Ogan Ilir mendapat kunker Pengurus PWI Sumsel yang juga Kandidat Ketua PWI Sumsel Periode tahun 2019-2024, Jon Heri SSos cs.  Silaturahmi diawali sambutan Plt Ketua PWI Ogan Ilir,  Yasandi,yang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kunjungan Pengurus PWI Sumsel yang juga kandidat Ketua PWI Sumsel di Konferprov PWI Sumsel tanggal.26 Januari 2019 mendatang.  Setelah itu dilanjutkan pengarahan Jon Heri yang meminta agar semua anggota PWI dimanapun berada harus kompak. Kalau kompak, tegas Jon Heri, semua program akan berjalan sesuai rencana dan bila ada masalah yang timbul maka akan dengan mudah diantisipasi untuk mengatasinya. Terkait UKW  yang hangat dibicarakan sekarang ini, sebagai anggota PWI jangan gampang terpropokasi karena ukw adalah program Dewan Pers yang baik bagi profesi kita sebagai wartawan. Dikesempatan tersebut Jon Heri juga mengungkapkan bahwa dirinya juga sebagai kandidat yang akan ikut "bertarung" tanggal. 26 Januari 2019 dan lanjutnya, program saya hanya ingin agar semua anggota PWI Sumsel bersatu padu melalui jalinan profesional individu. Dan cetusnya,  saya berharap walaupun ada yang berbeda dukungan tapi tetaplah menjaga komunikasi. Sebab terangnya, kami berempat sebagai kandidat Ketua PWI Sumsel saja, saya, Aan Santana, Firdaus Komar, Hadi Prayoga hingga sekarang tetap kompak dan berkomunikasi karena tujuan kami sama yaitu PWI Sumsel kedepan lebih baik. bersatu, dan bermartabat melalui program masing-masing, yang lebih penting lagi,siapapun yang terpilih nantinya kita semua harus mendukungnya, pinta Jon Heri serius.. 
Dan katanya menambahkan, walaupun anggota PWI Ogan Ilir berbeda dukungan tapi tetaplah bersatu, seperti Kak Syarifuddin ini pendukung Pak Hadi, tapi tetap menyatu dengan kita semua.  
Saat diberi kesempatan bicara, HM Syarifuddin mantan Pengurus PWI Sumsel yang juga Ketua Dewan Penasehat PWI Ogan Ilir, menampaikan, terima-kasih atas kunjungan Pengurus PWI Sumsel yang juga kandidat Ketua PWI Sumsel,Jon Heri, karena semua sudah mendengar paparan Jon yang bertujuan baik untuk perkembangan PWI Sumsel kedepan, maka saya bersama kru AgungPost, ujar H Syarifuddin, akan menjadi  orang pertama mendukung Jon Heri apabila dia  terpilih mejadi Ketua PWI Sumsel hasil konferprov nanti, tapi  akan menjadi orang pertama pula memprotes bila nantinya tidak amanah, yang disambut senyum jon dan yang lainnya.. 
Suasana kunjunagn Jon Heri didampingi Amhar Pengurus PWI Sumsel, ke PWI Ogan Ilir di Indralaya dihadiri sekitar 30 orang anggota PWI suasananya berjalan santai penuh keakraban. ("AP-News").

Akibat Seismic PT BGP Ratusan Rumah Warga Tanjung Miring Retak Warga Khawatir Sewaktu-waktu Ambruk

AGUNG POST    Desember 31, 2018    Comment   

Akibat Seismic PT BGP Ratusan Rumah Warga Tanjung Miring Retak Warga Khawatir Sewaktu-waktu Ambruk

Warga Menunjukan Keretakan Pada Wartawan Investigasi. (fit/"ap-news")

AKIBAT operasional seismic perusahaan pencari ladang minyak PT BGP dilingkungan desa Tanjung Miring, Kecamatan Rambangkuang, Ogan ilir. Sejumlah rumah penduduk desa tersebut mengalami retak-retak. Ironisnya atas kejadian yang menimpa warga ini PT BGP sebagai kontraktor pertamina seolah tidak mau tau atas kerusakan tempat-tempat tinggal  (rumah) penduduk yang retak-retak tersebut. Maka itu, warga setempat meminta pada Pemda Ogan Ilir dapat membantu warga untuk menghubungi atau menuntutkan PT BGP agar mengganti kerusakan tempat tinggal mereka, insiden ini telah menimbulkan kekhawatiran warga setempat takut sewaktu-waktu rumah yang mereka tempati ambruk dan membahayakan seisi rumah.

warga menunjuk rumah yang retak. (fit/"ap-news")

Adapun rumah tempat tinggal penduduk desa Tanjung Miring yang mengalami retak-retak dan rusak tercatat sekitar 100 an buah hal ini sudah dilaporkan ke Pemerintah Desa. Namun, hingga saat ini belum ada titik terang diganti atau tidak, tutur Mursit dan Nasrun kepada wartawan yang di undang untuk investigasi atas kejadian tersebut di desa Tanjung Miring, beberapa hari lalu.

Masih kata Nasrun, pihak seismic PT BGP telah melanggar kesepakatan dimana jarak tempuh yang mereka sepakati dalam proses pengeboran itu harus beradius dibawah 1 (satu) Kilometer dari rumah warga. Faktanya di lapangan jarak yang dilakukan hanya berkisar 100 hingga 200 meter dari pemukiman warga

Warga pun mengancam jika pihak perusahaan tidak ada ektikad baik maka warga akan melaporkan hal tersebut langsung ke Gubernur Sumsel.

Adanya keresahan warga akan retaknya rumah akibat sismik itu diakui oleh Kades Tanjung Miring, Inallidin, SH, ketika ditemui wartawan di kediamannya saat itu mengatakan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin membantu warga dalam mencari solusi yang tengah dihadapi.

Selanjutnya akan berkordinasi dengan pihak perusahaan sismik agar ada titik temu yang nantinya mampu memberikan angin segar kepada warga setempat yang terkena dampak sismik. Sayangnya hingga berita ini diturunkan pihak managemen PT.BGP belum berhasil dikonfirmasi, tandasnya (adifit/”AP-News”)

Bank Mandiri Sekayu Dilaporkan Nasabahnya ke Polres Muba

AGUNG POST    Desember 30, 2018    Comment   

Bank Mandiri Sekayu Dilaporkan Nasabahnya ke Polres Muba

Rico Roberto SH, Kuasa Hukum Warso Asrofi

MERASA dirugikan secara moril dan materil Warso Asrofi (56) warga Sido Mukti, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten MUBA Sumsel. Dalam waktu dekat bersama kuasa hukumnya  akan melaporkan  Bank Mandiri Sekayu,  ke Polres Muba. "Tanggal. 2 Januari 2019 nanti kita akan melaporkan Bank Mandiri Cabang Sekayu, ke pihak Kepolisian Resort Musi Banyuasin," kata Rico Roberto SH, kuasa hukum Warso Asrofi yang dihubungi "AP-News" via handphone sabtu, kemarin.

Dan kata. Rico, dilaporkannya Bank Mandiri cabang Sekayu ini, terkait hilangnya Surat Hak Milik (SHM) milik Warso Asrofi oleh pihak Bank Mandiri. Akibat hilangnya Sertifikat tersebut klien saya harus menelan pil pahit dan didera berbagai macam persoalan baik materil maupun inmateril, cetusnya. 

Pihak Bank Mandiri sudah mengakui telah menghilangkan sertifikat tersebut, namun telah beberapa kali dimediasi belum menemukan solusi untuk penyelesaian.  Maka itu agar tidak bertele-tele mereka kita laporkan ke Polres Muba. Hal ini pembelajaran agar kedepannya tidak ada lagi konsumen yang di rugikan oleh pihak Bank," terangnya.

Dan lanjut,  Rico, akibat hilangnya Sertifikat tersebut, Warso Asrofi pernah dianggap sebagai penipu ketika akan menjual rumahnya karena tidak mampu menunjukan sertifikat sehingga dilporkan calon pembeli kepihak kepolisian, bukan hanya itu Warso pun pernah mengalami sakit "Stres" karena persoalan tersebut. "Klien kami pernah dianggap penipu dan dilaporkan ke polsek plakat tinggi ketika akan menjual rumah tersebut oleh karena tidak mampu menujukan sertifikat, bukan hanya itu saja  klien kami mengalami sakit karena terlalu banyak permasalahan dan fikiran gara gara sertifikat itu,'  terang Rico. 

Saat melapor nantinya Warso Asrofi akan didampingi kuasa hukumnya Rico Roberto SH, Alek Pander, SH.dan Ronal Siregar, SH. 

Dan tambahnya, klien kami mendapat suport secara moral dari beberapa Warga dan tetangga maupun keluarga rencananya akan menggelar aksi damai mendesak aparat penegak hukum agar bisa menyelesaikan permasalan ini. (th/"AP-News")

Kajari Ogan Ilir Tetapkan Tersangka Korupsi Dana PAD Desa Sunur

AGUNG POST    Desember 28, 2018    Comment   

Kajari Ogan Ilir Tetapkan Tersangka Korupsi Dana PAD Desa Sunur

AKHIRNYA oknum Pemerintah Desa Sunur, kecamatan Rambangkuang, sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan negeri ogan ilir. Hal ini berdasarkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP berkenaan Pendapatan Asli Desa di desa tersebut diduga oknum Pemdes Sunur telah merugikan negara sebesar Rp. 374 juta. Demikian Kajari Ogan Ilir kepada Pers,  jum'at (28-12).
Dan lanjut Kajari melalui Kasi Intel,  Imam Hidayat, dalam wawancaranya,

dari hasil pengembangan penyidikan, perkara tindak pidana korupsi Dana PAD Sunur, Kecamatan Rambangkuang tahun 2016/2017/dan th 2018. Beberapa hari Lalu sudah ada perhitungan kerugian negara dari pemeriksaan BPKP senilai Rp.374 jt. Maka itu saat ini walaupun secara resmi  belum bisa dipublikasikan tapi kami sudah menetapkan satu tersangka dan tidak tertutup kemungkinan ada pelaku lain yang berkaitan dengan masalah pembangunan di desa tersebut,  ujarnya.
Sedangkan menurut Kasi Pidsus,  Beni Wijaya menambahkan, modus terjadinya kerugian negara ini dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum  yang tertuang pada Permendagri 113 Tahun 2014 mengatur tentang pendapatan asli desa yang seharusnya masuk ke Rekening kas desa. Namun pada kenyataannya tidak dimasukan dalam daftar pendapatan asli desa dan buktinya tidak masuk ke Rekening Kas desa bahkan langsung dipergunakan dan penggunaan tidak ditemukan data pengeluaran dalam lembar pertanggung jawaban. Maka itu hasil temuan BPKB terhitung kerugian negara sebesar lebih kurang Rp. 374 juta.
Terhadap masalah ini diterspkan pasal 2 dan pasal 3 UU Korupsi. Ketika ditanya nama pelakunya dia mengatakan sudah ada, tapi belum bisa dipublikasikan walapun sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Kalo menurut aturan kepala desa itu yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa. Yang jelas untuk saat ini kami telah menetapkan salah satu perangkat desa sunur tersebut jadi tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka lainnya.untuk informasi selanjutnya akan kita kabari rekan rekan media."ungkap Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri OI".(Yd).

Kebersamaan Menuju Wartawan Bermartabat di Era Now

AGUNG POST    Desember 28, 2018    Comment   

Kebersamaan Menuju Wartawan Bermartabat di Era Now

 Muhamad Nasir, Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumsel.(AP-NEWS)

KEPENGURUSAN PWI Sumsel telah berlangsung  dalam era dan waktu serta situasi politik yang berbeda. Era kepemimpinan almarhum H Ismail Djalili, H Asdit Abdullah, H Kurnati Abdullah, H Octaf Riyadi telah berlalu dan memberikan manfaat maupun pelajaran yang berharga bagi PWI Sumsel sendiri maupun para anggotanya. Tiap-tiap era telah memberikan warna tersendiri, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya.  Kini, di era zaman now dan situasi pasca reformasi yang bebas,  tentu membutuhkan sosok yang setidaknya memiliki  kemampuan yang sama plus kepiawaiannya menyesuaikan  dengan kondisi terkini.

Kebutuhan berorganisasi adalah mutlak bagi semua orang. Termasuk bagi mereka yang memiliki profesi. Diantaranya, mereka yang berprofesi wartawan. Dibutuhkan organisasi yang menjamin rasa nyaman dan bisa menjadi rumah besar bagi insan kuli tinta ini. Hingga diharapkan tumbuh profesionalitas yang bisa mengangkat martabat para jurnalis yang tergabung dalam organisasi tertua dan terbesar di nusantara ini, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

Terutama di era zaman now yang lekat dengan digitalisasi dan tumbuhkembangnya konvergensi media.  Apalagi tantangan bagi wartawan dan media massa saat ini semakin keras. Diperlukan sosok wartawan yang tangguh, profesional, kompeten dan sekaligus beretika untuk dapat memenangi ‘pertarungan’ tersebut. Kehadiran organisasi bagi mereka yang menggeluti profesi wartawan ini tentu dapat memperkuat dan turut mengamankan mereka dalam menalankan profesinya. Termasuk tentunya, organiswasi wartawan bisa menjadi mitra bagi media massa yang menaungi kerja jurnalis. Jurnalisnya nyaman menjalankan profesi, medianya maju dan bertahan di era yang penuh tantangan, dan organisasi mampu memberikan kehangatan. Ditambah sinergisitas dengan berbagai stake holder yang tidak membiaskan kontrol sosial  tentu akan memperkuat posisi pers sebagai pilar keempat dalam bernegara dan berdemokrasi.

                Menyadari hal-hal di atas, Ketua PWI Sumsel ke depan idealnya adalah sosok yang merasa terpanggil untuk membangun PWI Sumsel. Tentu dengan keyakinan bahwa anggota PWI Sumsel juga memerlukan organisasi yang bisa menjadi rumah besar bagi mereka dalam memelihara dan menjaga marwah wartawan, yang sesungguhnya bermartabat.

Paling tidak, dibutuhkan Ketua yang bisa menggandeng rekan-rekan seprofesi untuk menjalin kebersamaan. Sama-sama memiliki organisasi dan bersama menjaga marwah dan martabat profesi yang memiliki fungsi strategis dalam bernegara maupun bermasyarakat. Sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi.

Karenanya, wajar saja kalau Ketua PWI Sumsel ke depan adalah  sosok yang bisa:  (1) memberikan sentuhan langsung kepada wartawannya, (2) memberikan manfaat bagi organisasi, (3) dan mitra bagi media massa, (4) sekaligus bisa membangun citra organisasi.

Sentuhan Wartawan

Sebagai insan pers, saya mencatat beberapa hal yang setidaknya harus terus dan dapat diperjuangan oleh ketua PWI Sumsel kedepan. Terutama yang berhubungan langsung dengan ‘dunia’ wartawan. Diantaranya, melaksanakan dan melanjutkan tradisi Uji Kompetensi Wartawan (UKW), mengoptimalkan pembelaan wartawan, menggagas dan membangun kemandirian dengan menghidupkan koperasi atau lembaga lainnya sebatas  tidak menyalahi ketentuan, menggelar pendidikan baik formal maupun nonformal untuk meningkatkan profesional wartawan, dan memperbanyak even atau kegiatan entah itu lokakarya, seminar, atau kegiatan lainnya di sela-sela tugas jurnalistik wartawan yang padat.  

Kepengurusan sebelumnya, mencatat  telah berkali-kali sukses melakukan UKW gratis dan mandiri. Dan ini membuahkan penghargaan sebagai pengurus yang aktif. Tradisi ini selayaknya dilanjutkan dan ditingkatkan. Salah satu rekomendasi  saat penetapan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)  2016 yang saya ikuti sebagai mewakili ahli pers dari Sumsel, adalah diperkenannya organisasi ataupun pihak lainnya menggandeng pihak ketiga dalam upaya meningkatkan profesional wartawan. Karena disadari, implikasi dari wartawan yang profesional adalah output jurnalistik yang juga akan lebih berkualitas. Karenanya, memang semua pihak harus bersama-sama mendorong upaya peningkatan profesional wartawan. Diantaranya, dengan menggelar UKW gratis. Yang dana penyelengaraannya diperoleh dari pihak-pihak terkait dan tidak mengikat. Sehingga peserta UKW tidak perlu mengeluarkan biaya untuk itu.

                Disadari, dalam menjalankan profesinya,  jurnalis terkadang tersadung masalah. Baik dalam proses mendapat informasi maupun ketika produk jurnalistiknya dinikmati masyarakat. Sebagai organisasi profesi, tentu sangat wajar kalau PWI Sumsel juga  dapat mengoptimalkan  pembelaan ini. Sehingga wartawan merasa nyaman dan terlindungi saat menjalankan tugasnya. Kode etik tentu saja harus menjadi pedoman utama. Dan hasil Kongres 2018, PWI juga berhasil  menelurkan kode perilaku yang menjadi  pedoman teknis bagaimana wartawan itu berperilaku sesuai profesinya. Ini tentu menjadi barang baru yang semakin membuat masyarakat bisa berharap sajian berita yang memang penting dan bernilai. Karena, kehadiran kode perilaku ini ditujukan bagi wartawan tetapi sesungguhnya dinikmati oleh masyarakat melalui produk jurnalistik yang dihasilkan para kuli disket.

                Mengacu  Peraturan Dewan Pers No 1/P-DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan, diketahui bahwa beragam ancaman didapai wartawan ketika menajalan profesi jurnalistiknya ataupun akibat karya jurnalistiknya. Setidaknya, berbentuk kekerasan fisik; kekerasan nonfisik seperti ancaman verbal, penghinaan, pengunaan kata-kata penghinaan dan pelecehan; perusakan peralatan kerja; dan upaya menghalangi kerja sehingga terhambatnya proses menghasilkan karya jurnalistik, serta bentuk lainnya.

                Prinsip penanganan kekerasan wartawan tersebut, yang terkait kerja jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan (termasuk PWI), dan Dewan Pers. Prinsip lain,  sesuai pedoman tersebut, organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan kekerasan wartawan dengan difasilitasi Dewan Pers.

                Dalam pedoman itu disebutkan juga bahwa,  perusahaan pers merupakan pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga.  Termasuk diantaranya, biaya pengobatan, evakuasi, pencarian fakta; koodinasi dengan organisasi pers, Dewan Pers, dan penegak hukum; serta memberi pendampingan hukum. Sementara, organisasi wartawan diharuskan  mengambil peran yang lebih besar dan bertindak proaktif untuk memberikan advokasi bagi wartawan dan keluarganya; mengupayakan dana bagi penanganan kasus; dan tidak membuat pernyataan menyalahkan pihak tertentu sebelum  melakukan pengumpulan data dan verifikasi data.

                Berdasarkan pedoman itulah, Ketua PWI Sumsel terpilih setidaknya menyadari dan memahami bahwa dirinya bersama pengurusnya harus bisa berperan lebih besar dan proaktif, serta bersinergi dengan perusahaan pers dan Dewan Pers. Yang paling penting, menyiapkan lumbung dana taktis. Serta dalam menangani kasus kekerasan  wartawan  senantiasa mengikuti  tahapan yang ditetapkan Dewan Pers, yakni pengumpulan informasi, veifikasi data, identifikasi  keperluan korban,  baru menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Sehinggan bisa ditetapkan  langkah penyelesaiannya melalui ligitasi atau nonligitasi. Dan tak pernah lepas dari koodinasi dengan pihak terkait, seperti perusahaan pers,  Dewan pers, LSM Media, LSM HAM, dan penegak hukum.

                Dengan sosok ketua PWI Sumsel yang bisa mengambil langkah yang tepat dan optimal dalam penanganan pembelaan wartawan, tentu akan memberikan jaminan rasa aman bagi anggotanya, wartawan yang menjalan profesi di wilayah Sumsel, sehingga karya jurnalsitik yang dihasilkan akan sesuai dengan fungsi dan tujuan pers itu sendiri yang independen dan melakukan kontrol sosial.         

                Organisasi yang kuat adalah organisasi yang mandiri. Kemandirian, bisa diperoleh karena organisasi itu punya sumber-sumber pendapatan yang bisa menunjang kerja dan kinerja. Tanpa harus bergantung kepada pihak manapun. Setidaknya, sosok yang akan memimpin PWI Sumsel, adalah mereka yang bisa menghidupkan dan membangun kemandirian. Bisa saja dengan mengaktifkan unit kerja berbentuk koperasi ataupun bentuk lainnya seperti even organiser  (EO). Para anggota PWI Sumsel diaktifkan dalam kegiatan dan aktivitas ini.  Meski tidak bisa full karena harus dilakukan di sela-sela tugas jurnalistik, paling tidak hasilnya bisa digunakan untuk membangun kemandirian. Termasuk menyediakan lumbung taktis untuk pembelaan wartawan.

                Profesional tentu diharapkan bisa diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Sebenarnya yang paling berkewajiban dengan profesionaltas wartawan adalah perusahan pers. Tetapi, sebagai organisasi yang mengimpun wartawan, tentu merupakan nilai plus kalau organisasi sebesar PWI pun bisa memberikan andil yang cukup besar bagi peningkatan profesionalitas wartawan. Bisa dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan pihak pihak. Karenanya, memang dibutuhkan sosok yang bisa membangun sinergi dengan berbagai stake holder sehingga upaya pelatihan maupun pendidikan wartawan bisa berlangsung secara kontinu dan berkelanjutan.

Bagi Organisasi 

                Aktvitas organisasi organisasi akan lebi berdenyut kalau sosok pemimpinnya mampu merangkul pengurus dan anggota untuk senantiasi aktif dan berinovasi serta mengembangkan kreativitas. Termasuk, dengan menggagas dan melaksanakan berbagai kegiatan. Sebut saja misalnya lomba-lomba yang berhubungan dengan aktivitas jurnalistik, olahraga, seni dan hiburan, ataupun even-even lain. Karena sesungguhnya sosok jurnalis itu adalah mereka yang  banyak memiliki hubungan dan koneksi.  Tentu menjadi hal yang positif, kalau peluang dan potensi yang ada di kalangan wartawan bisa dimanfaatkan secara optimal. Organisasi akan lebih merasakan manfaatnya dan anggota serta pengurus pun bisa menikmatinya.

                Sekretariat tentu merupakan sarana dan fasilitas yang bisa lebih memotivasi anggota dan pengurus untuk lebih aktif. Ada atmosfer dan nuansa tersendiri bila PWI Sumsel memiliki sekretariat yang permanen dan lebih Kondusif. Dengan sekretariat yang ada sekarang pun, berbagai prestasi dan kualitas kinerja yang mumpuni telah dibuktikan kepengurusan sebelumnya. Apalagi, kalau di periode berikutnya, bisa mewujudkan sekretariat yang lebih permanen dan  lebih kondusif. Tentu, semangat dan motivasi anggota maupun  pengurus akan lebih terpompa. Terutama dalam menghadapi tantangan pers kini yang jauh lebih berat.

                Tak dapat dipungkiri, fungsi utama pers itu adalah melakukan kontrol sosial. Tetapi, sebagai organisasi wartawan, tentu tidaklah salah, kalau PWI Sumsel memiliki sosok pemimpin yang mampu membangun sinergisitas dengan berbagai stake holder. Terutama untuk menunjang eksistensi organisasi dan menumbuhkan kebersamaan dalam upaya membangun daerah dan negara. Peran pers sebagai pilar keempat dalam  alam demokrasi tentu menggambarkan betapa strategisnya peran  wartawan termasuk organisasi wartawan.  Di tengah era digital terkini, dimana peran media sosial, seakan menjadi pilar kelima dalam berdemokrasi, tentu kita membutuhkan sosok yang  bisa tampil prima, menempatkan diri  pada posisi dan tempat yang tepat.  Sinergi yang dibangun Ketua PWI Sumsel, akan mendongkrak posisi dan peran wartawan maupun organisasinya ke posisi yang lebih terhormat dan berwibawa. Disegani, meskipun tidak ditakuti.

                Organisasi itu adalah ilmu.  Berdasarkan ilmunya, organisasi itu adalah bagaimana seni membangun partisipasi.  Dengan adanya partisipasi, semua unsur dalam organisasi itu mengetahui dan menyadari apa yang harus dilakukan. Tidak ada pemaksaan, otoriter, dan ancaman. Menurut Keith Davis, ada tiga unsur penting dalam partisipasi itu. Yakni keterlibatan mental dan perasaan, kesediaan dan sukarela, dan yang ketiga tanggung jawab.

                Artinya, organisasi itu bukanlah milik segelintir orang, melainkan milik bersama.  Karenanya, sosok Ketua PWI Sumsel, setidaknya  tidak membangun partisipasi pengurus dan anggotanya. Caranya dengan membangun sistem organisasi terbuka, transparan, dan akuntabel. Sehingga diharapkan PWI Sumsel bisa menjadi rumah besar tempat membangun mimpi dan harapan bersama. Semuanya berpartisipasi. Semuanya dilibatkan, sukarela, dan memiliki tanggung jawab.

                Keharmonisan keluarga memberikan pengaruh terhadap kerja, kinerja, dan suasana organisasi. Karenanya, dalam berbagai organisasi, peran istri senantiasa memberikan andil yang tak sedikit dalam kesuksesan merealisasikan program. Mengacu hal tersebut, setidaknya aktivitas Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Sumsel tentu menjadi bagian yang tak terlepaskan dari upaya membangun organisasi yang  kuat.

                PWI Sumsel merupakan pusat organisasi bagi berbagai pengurus PWI kabupaten di wilayah ini. Kehadiran dan keberadaan kepengurusan ini  tentu sangat vital dan strategis. Apalagi kalau mengacu ke PD/PRT PWI, bahwa Pengurus PWI Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan program kerja yang ditetapkan konferprov serta dijabarkan  oleh konferkab serta melaksanakan keputusan-keputusan pengurus PWI Provinsi maupun pusat.

                Karenanya, konsolidasi ini mutlak dibangun dan diperkuat guna lebih memperkuat partisipasi pengurus PWI Kabupaten/kota terhadap PWI Sumsel.

Media Massa

                Persoalan yang dihadapi media massa adalah adanya kesenjangan antara media-media yang ada. Entah itu media harian, mingguan ataupun bulanan. Termasuk cetak ataukah media daring. Karena itu, Ketua PWI Sumsel setidaknya bisa mengupayakan dan memberi pemahaman kepada pihak terkait, terutama yang berhubungan dengan pembagian kue iklan.  Ada mediasi dan upaya menjembatani dengan pihak  terkait, sehingga masing-masing media bisa mendapatkan kue iklan yang  proporsional. Kalau ini terealisasi, maka iklim dan hubungan antarmedia akan terjalin dengan baik. Masing-masing bisa bergandengan tangan, meskipun dalam upaya menghasilkan produk jurnalistik memiliki ciri dan karakter masing-masing.

                Ketentuan Dewan Pers  dalam upaya menumbuhkan media massa yang sehat, adalah dengan melakukan verifikasi terhadap media-media yang ada. Sebagai organisasi wartawan, sangat ideal kalau juga memberikan perhatian dan bisa memberi back up langsung dalam proses verifikasi media ini. Dengan terverifikasinya media, tentu akan berimplikasi terhadap kerja dan kinerja wartawannya.

                Terakhir, sosok Ketua PWI Sumsel diharapkan bisa memberikan  sentuhan kepada kehidupan pers di daerah maupun secara nasional.   Piagam Palembang telah ditandatangani di Palembang tahun 2010 lalu. Menghasilkan   kesepakatan untuk melaksanakan UKW dan menyelenggarakan  Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI). Hingga kini, UKW dan SJI ini sudah terselenggara.  Merespon ini, sosok Ketua PWI Smsel setidaknya bisa ikut merealisasikan amanat Piagam Palembang, yang juga menjadi program PWI Pusat. Meneruskan dan melanjutkan tentu sangat baik. Merealisasikan yang baru, seperti Sekolah Jurnaistik Asean, tentu juga merupakan hal yang sangat baik.

                Pesta suksesi yang direncanakan pada 5 Januari 2019, kini disepakati diundurkan pada 26 Januari 2019.   Konferprov PWI Sumsel, sesuai hasil audiensi Ketua Pelaksana dan pengurus harian dengan Gubernur Sumsel H Herman Deru ditetapkan untuk dilaksanakan di tanggal tersebut. Catatan ini bukanlah syarat untuk bisa memimpin PWI Sumsel ke depan. Tetapi, paling tidak melalui catatan singkat ini bisa menjadi inspirasi bagi para kandidat untuk mengelola dan memimpin  PWI Sumsel ke depan, yang kini masih dipegang oleh H Octaf Riyadi SH.

Kontemplasi suksesi memang mulai terasa. Beberapa nama mulai muncul, sebut saja misalnya Hadi Prayogo, Afdhal Azmi Jambak, Jon Heri Mardin, Aan Sartana, Firdaus Komar, dan beberapa nama lainnya. Namun, sesuai PD/PRT, nama-nama kandidat yang pasti mencalon atau dicalonkan baru akan kelihatan pada hari H pemilihan. Hidup PWI Sumsel.*****  

Gubernur SS, Wartawan Zaman Now Antara Penampilan dan Tulisan " Belum Berimbang"

AGUNG POST    Desember 28, 2018    Comment   

Gubernur SS, Wartawan Zaman Now Antara Penampilan dan Tulisan " Belum Berimbang"

GUBERNUR Sumsel, Herman Deru, berbicara saat menerima audensi Pengurus Serikat Pemimpin Redaksi & Penerbit Sumsel (SPPS) Rabu, (26-12) mengatakan,  wartawan di zaman now melihat dari pakaiannya sangatlah gagah-gagah karena atribut media bertempelan di Uniformnya . Namun, kegagahan itu kelihatannya belum berimbang dengan karya berita yang diliputnya. Tapi, kita maklum mungkin karena keterbatas ruang akses. Maka untuk membantu keberimbangan itu, cetus Gubernur HD sambil memerintakan Ka Kominfo Sumsel yang ada di ruang audensi itu, agar menyedia media centre berikut link rubrikasi media-media online yang ada, termasuk 14 media yang tergabung di SPPS. Sehingga, berita hasil liputan para wartawan berbagai media dapat dikerjakan dimedia centre tersebut. Dan kalau ini sudah berjalan semua pemberitaan yang terbit saat itu secepatnya bisa diketahui dan secepatnya pula mengambil langkah kebijakan, cetus HD serius.

Tak banyak waktu yang tersita saat Audensi SPPS dan Gubernur Sumsel Herman Deru. Karena HD langsung miminta Ketua SPPS, Helmi Apri, menyampaikan  maksud tujuan silatuhrahmi tersebut. Helmi Apri dalam kesempatan tersebut memaparkan keberadaan SPPS berangotakan 14 perusahaan pers yang terdiri dari on line dan media cetak. Dan kedepan supaya kerjasama yang terjalin selama ini dengan Pemprov melalui humasy dapat terus dijalankan dan ditingkatkan. 
Dengan tidak membuang waktu Gubernur Sumsel Herman Deru, langsung memberi jawaban dengan gaya Familiar dan bersemangat. Pemprov yang saya pimpin cukup merespon apa yang disampaikan, tegasnya.
Namun katanya meminta, setiap berita yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah harus konfirmasi secara langsung melalui humasy pemda sehingga ada keberimbangan berita yang dipublikasikan. Tindak lanjutnya InsyaaAllah akan kita perhatikan, selain itu katanya, agar tidak ketinggalan hendaknya media cetak yang tergabung di SPPS segera menyesuaikan diri dengan menerbitkannya juga secara 0nline. Dalam waktu singkat kita minta Kominfo Sumsel menyediakan fasilitas tersebut, tutur Gubernur mengakhiri pertemuan. (ap-news/her). 

Bupati OKI Serahkan 1000 Sertifikat Tanah

AGUNG POST    Desember 28, 2018    Comment   

Bupati OKI Serahkan 1000 Sertifikat Tanah

Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H Iskandar SE menyerahkan 1.380 sertifikat tanah untuk masyarakat di Kecamatan Pangkalanlampam Kabupaten OKI.

Penyerahan dilakukan secara simbolis melalui perwakilan warga penerima sertifikat, Kamis (27-12)."Ini adalah sebuah program yang sangat mulia oleh Bapak Presiden (Jokowi) yang ingin menuntaskan hak alas para pemilik lahan," kata Iskandar di Balai Desa Kecamatan Pangkalanlampam.Penyerahan sertifikat ini merupakan rangkaian realisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dari program kerja Presiden Jokowi-JK. Prosesnya melalui Kemeterian Agraria dan Tata Ruang, ditindaklanjui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten OKI kepada warga. Program ini bertujuan untuk menghidari terjadinya konflik lahan karena kepemilikan tanah di tengah-tengah masyarakat. Sertifikat juga bisa mempermudah masyarakat meminjam modal usaha di perbankan. Ungkap Iskandar. Penyerahan sertifikat ini menurut dia juga sebagai wujud dan bukti konsistensi pemerintah untuk mendorong percepatan penyelesian yang berujung ke persoalan sengketa lahan. "Saya kira lima tahun ini sudah hampir tuntas (target). Apalagi tahun ini sudah 7 juta (bidang di Indonesia) dan saya kira ini memang sebuah langkah yang sangat mulia," ujarnya. Iskandar juga mengapresiasi inovasi yang dilakukan melalui BPN OKI, termasuk sinergi yang dibangun dengan Pemkab OKI dalam menyelesaikan permasalahan lahan di Ogan Komering Ilir. (rel/ap-news).

Lainnya