Ogan Ilir, "Ap News" Online – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Ogan Ilir menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Ogan Ilir, Senin (03-06).
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait berbagai persoalan krusial yang dinilai belum ditangani secara serius oleh pemerintah daerah, mulai dari pendidikan, korupsi, hingga kinerja Bupati, wakil bupati dan seluruh jajaranya dalam 100 hari kerja dipriode kedua.
Ketua Cabang GMNI Ogan Ilir, Samuel Rio kepada media mengatakan, pihaknya menyoroti buruknya kondisi sumber daya manusia (SDM) di Ogan Ilir, peningkatan kasus kriminalitas, hingga tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami sangat prihatin dengan kasus PMI (Palang Merah Indonesia) Ogan Ilir. Lembaga yang seharusnya bergerak di bidang kemanusiaan justru terlibat korupsi. Mengapa justru para staf dan ASN biasa yang ditetapkan sebagai tersangka? Ke mana pemeriksaan terhadap pengurus intinya seperti ketua, bendahara, dan sekretaris?” tegas Aji Rio
Mahasiswa juga meluapkan kekecewaannya karena Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, tidak hadir menemui massa aksi. Ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai bentuk ketidaksungguhan Pemkab Ogan Ilir dalam menanggapi aspirasi rakyat, khususnya dari kalangan mahasiswa.
“Kami menuntut Bupati menyampaikan secara terbuka 100 hari kinerjanya dan menjawab semua keresahan yang kami sampaikan hari ini,” tambah Rio.
Mahasiswa turut mengkritisi aktivitas Bupati Panca di media sosial yang dinilai tidak mencerminkan kepemimpinan pro-rakyat. Mereka menilai banyak unggahan yang bersifat euforia pribadi, seperti kegiatan memasak dan hiburan, ketimbang menyampaikan program kerja, ide serta tindakan nyata untuk pembangunan Ogan Ilir.
Gerakan mahasiswa memperingatkan bahwa jika tuntutan mereka tidak diakomodasi dalam waktu dekat, maka mereka akan kembali turun aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada respon konkret, kami akan mobilisasi massa lebih banyak untuk aksi lanjutan,” ujar salah satu orator aksi.
Sementara itu, Wakil Bupati Ogan Ilir, Ardani, menyambut baik aksi mahasiswa sebagai bentuk kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Ia mengklaim bahwa selama 100 hari kerja, Pemkab telah melakukan berbagai program nyata, salah satunya adalah pelaksanaan pasar murah di 16 kecamatan untuk menekan angka kemiskinan.
“Alhamdulillah, kami juga telah membedah hampir 50 rumah warga miskin, bahkan melampaui target awal sebanyak 40 rumah dalam tiga bulan pertama,” ungkap Ardani. Ia juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Ogan Ilir mengalami penurunan dari 13,28 persen di 2023 menjadi 12,03 persen di tahun ini.
Ardani menambahkan, pihaknya juga telah memperkuat sektor kesehatan dengan melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS. Program ini menjamin 95 persen warga Ogan Ilir mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara gratis.
Selain itu, Pemkab juga memperkuat layanan rumah sakit dengan menambah peralatan medis, ruang rawat inap, serta menambah 6 dokter umum dan 2 dokter gigi.
“Kami juga sudah merekrut 980 tenaga PPPK dan 2.200 PPPK paruh waktu. Saat ini, perbaikan beberapa jembatan dan ruas jalan desa sedang kami upayakan,” pungkasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan poin tuntutan kepada Bupati dan Wakil Bupati. Poin utama menyoroti lemahnya sektor pendidikan. Mereka mendesak agar fasilitas pendidikan ditingkatkan dan akses pendidikan diperluas, terutama di wilayah terpencil.
Mahasiswa juga mengecam praktik pungutan liar di sekolah-sekolah yang membebani masyarakat. Mereka menuntut Pemkab agar tegas dalam memberantas pungli dan memastikan pendidikan gratis bukan hanya slogan.
Selain pendidikan, mahasiswa juga menuntut tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik KKN. Mereka berharap agar aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian lebih tegas dan bersinergi dalam menangani kasus hukum di Ogan Ilir.
Tuntutan lainnya mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelatihan kerja, dan perbaikan sistem kesehatan.(cal/ap)
